Anggota DPRD Makassar Mendesak Penangguhan Kredit Bagi ASN Non Eselon dan Legislator

Terkini.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mendesak adanya penangguhan pembayaran angsuran pinjaman bagi ASN Non Eselon yang terdampak Covid-19.

Menurut Acim, sapaan akrab Fasruddin Rusli, wabah Corona tak hanya berimbas kepada rakyat kecil, menengah hingga pelaku usaha dan UMKM, namun juga para pegawai non eselon.

Artinya dampaknya begitu meluas hingga ke semua sendi kehidupan.

Baca Juga: Anggota DPRD Bulukumba Marah, Bantuan sosial Covid-19 Beras dari 15...

Bukan hanya masyarakat kalangan menengah kebawah, tapi juga masyarakat kalangan menengah ke atas. Tak hanya Indonesia namun seluruh negara di dunia merasakan merasakan krisis ekonomi tersebut.

Politisi Fraksi PPP ini mengatakan pegawai non eselon juga punya banyak kredit khususnya di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Sulselbar.

“Saya meminta kepada Pemkot terkhususnya BPD kiranya dapat memberikan keringanan kepada Non eselon yang memiliki kredit. Sehingga mereka juga bisa memikirkan biaya kebutuhan sehari-harinya,” ujar Fasruddin, Kamis, 30 April 2020 malam.

“Apalagi saat ini prekonomian daerah menurun drastis akibat dampak covid-19 dan semua masyarakat pasti memiliki kredit masing-masing. Pihak BPD harus memberi keringanan untuk non eselon,” tambahnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Makassar ini juga tidak menampik para legislator pun memiliki kredit di bank. Namun dengan adanya Covid-19 turut meruntuhkan lini bisnis para dewan, ada yang tutup dan tak sedikit pula yang merumahkan karyawannya.

“Karena saat ini hampir seluruh anggota legislator yang usahanya ditutup akibat pandemi Covid-19. Saya juga punya usaha sendiri tetapi dengan adanya Covid-19 ini membuat usaha saya tidak berjalan seperti biasanya. Ditambah lagi untuk bayar insentif karyawan,” ungkapnya

Bagikan