Reforma Agraria Jadi Sorotan, Kantor Pertanahan Bulukumba Ikut Perkuat Koordinasi Pertanahan

Reforma Agraria Jadi Sorotan, Kantor Pertanahan Bulukumba Ikut Perkuat Koordinasi Pertanahan

Echa Panrita Lopi

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini, Makassar — Reforma Agraria menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam kunjungan koordinasi dan sosialisasi Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kolaborasi Kanwil BPN Sulsel tersebut turut diikuti jajaran Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

Selain Reforma Agraria, forum tersebut membahas sejumlah agenda pertanahan, mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), percepatan sertipikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hingga penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Taufan Pawe menekankan pentingnya menempatkan Reforma Agraria sebagai agenda yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Salah satu perhatian utama adalah redistribusi tanah yang tidak hanya dipandang sebagai proses pemberian atau penerbitan sertipikat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah.

Dalam forum tersebut, redistribusi tanah juga dikaitkan dengan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan serta dukungan terhadap ketahanan pangan.

Kehadiran jajaran Kantor Pertanahan, termasuk Bulukumba, menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan kebijakan pertanahan di tingkat daerah.

Kepala Kanwil BPN Sulsel Wartomo bersama para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi kelembagaan dalam menjalankan tugas dan pelayanan pertanahan.

Forum tersebut juga membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat umum.

Melalui kegiatan ini, koordinasi antara DPR RI dan jajaran ATR/BPN diharapkan semakin kuat, terutama dalam mendorong kebijakan pertanahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Bulukumba.