Kantah Bulukumba mendorong dialog inklusif untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Desa Bontomanai dengan mengedepankan kepastian hukum dan prinsip HAM.

Kantah Bulukumba memperkuat pemahaman masyarakat Desa Bontomanai tentang kepastian hukum pertanahan berbasis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Jambore Pelayanan Publik Bulukumba memperkuat sinergi Pemkab dan Kantor Pertanahan melalui sembilan program optimalisasi ekonomi, ZNT, NIB-NOP dan PERINTIS.

Pemkab Bulukumba dan Kantor Pertanahan meluncurkan integrasi NIB-NOP untuk menyatukan data pertanahan dan perpajakan serta memperkuat pelayanan publik.

Kantor Pertanahan Bulukumba dan Pemkab Bulukumba menandatangani MoU 9 program optimalisasi ekonomi daerah melalui layanan pertanahan.

Jambore Pelayanan Publik Bulukumba meluncurkan integrasi NIB-NOP, ZNT, dan PERINTIS 10 Hari untuk memperkuat layanan pertanahan kepada masyarakat.

Peserta Magang Nasional Batch 2 di Kantor Pertanahan Bulukumba dilibatkan dalam peningkatan kualitas data serta pelayanan sertipikat wakaf dan MBR.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba menerima peserta Program Magang Nasional Batch 2 Tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan.

PLN ULP Panrita Lopi melakukan pengaturan beban listrik di sejumlah wilayah Bulukumba pada 24 September 2026. Simak jadwal dan wilayah terdampak.

Sertipikasi tanah bagi MBR menjadi salah satu agenda kunjungan Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Sulsel yang turut diikuti Kantor Pertanahan Bulukumba.

PTSL menjadi salah satu agenda kunjungan Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Sulsel. Kantor Pertanahan Bulukumba turut mengikuti forum koordinasi tersebut.

Reforma Agraria menjadi sorotan dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Sulsel yang turut diikuti Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

Kantah Bulukumba memperkuat kualitas pelayanan publik melalui evaluasi bersama Ombudsman Sulsel dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026.

Ombudsman Sulsel mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk menilai potensi maladministrasi dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BPN dan Pemkab Bulukumba mempercepat integrasi data pertanahan melalui SPLP dan GeoMaps/SIPANRITA. Administrasi ditargetkan rampung 24 September 2026.

Pemkab Bulukumba dan BPN menyepakati integrasi layanan pertanahan melalui GeoMaps/SIPANRITA untuk mengoptimalkan data NIB, NOP, dan layanan pertanahan.

Pasar Sentral Bulukumba kini memiliki Tempat Penitipan Anak CSR Tamasya. Fasilitas ini membantu pedagang bekerja sekaligus memastikan anak mendapat pengasuhan yang aman.

Masjid Terapung Pantai Merpati Bulukumba mendapat bantuan Rp8 miliar dari Pemprov Sulsel. Masjid dibangun 100 meter dari pantai dan jadi ikon wisata baru.

3.054 PPPK Paruh Waktu di Bulukumba bakal mendapat penghasilan minimal Rp750 ribu melalui Perubahan APBD 2026. Pemkab Bulukumba siapkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan PPPK.

Kantor Pertanahan Bulukumba mendorong integrasi NIB dan NOP untuk meningkatkan akurasi data pertanahan, efisiensi administrasi dan pelayanan publik.