Mitra Terkini
Terkini, Bulukumba – Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba mendorong penyelesaian persoalan pertanahan melalui pendekatan dialog yang inklusif dengan tetap mengedepankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bontomanai, Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan yang merupakan bagian dari pembinaan Desa Binaan Sadar HAM itu diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan melalui Penggerak HAM Desa Bontomanai.
Kantah Bulukumba menjadi salah satu pihak yang berperan dalam memberikan pemahaman mengenai persoalan pertanahan.
Materi disampaikan oleh Fachri Muhammad B., S.H., Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
Mengangkat tema “Membangun Dialog Inklusif: Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Berbasis Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Desa Bontomanai,” kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu pertanahan dari perspektif hukum dan HAM.
Fachri menjelaskan bahwa persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan legalitas, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaiannya.
“Penyelesaian persoalan pertanahan perlu dilakukan secara tepat dengan memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak para pihak. Dialog menjadi penting agar setiap pihak dapat memperoleh informasi dan memahami posisi serta kewajibannya masing-masing.”
Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai pandangan maupun persoalan yang berkaitan dengan pertanahan.
Perwakilan Pemerintah Desa Bontomanai, BPD, dan masyarakat mengikuti dialog secara interaktif.
